Merasa Ditipu, Oknum Pengacara di Batam Dilaporkan Ke Polisi

Infotoday.id - Oktober 22, 2021
Merasa Ditipu, Oknum Pengacara di Batam Dilaporkan Ke Polisi
  

BATAM, INFOTODAY.id -Tri Dahyuni (TD) seorang ibu rumah tangga melaporkan oknum pengacara inisial D kepihak kepolisian terkait penanganan kasus hak asuh anak.

Pengacara D berjanji penanganan hak anak clear dalam waktu singkat, namun hingga puluhan bulan tidak ada informasi sehingga ibu rumah tangga ini melaporkan oknum pengacara D ke pihak kepolisian di Batam.

Diketahui bahwa inisial D seorang Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor
Hukum H.A. RUSTAM RITONGA, SH, MH, & Rekan yang beralamat di Komplek
Ruko Air Mas E No. 16 Batam Kota diduga menipu Tri Dahyuni.

“Setelah bercerai dari suami, saya mau mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Batam,” tutur Tri Dahyuni kepada awak media, Jumat (22/10)

Dia menjelaskan pertama sekali dikenalkan oleh seseorang yang bernama ibu Inggit ke pengacara yang bernama D, oleh ibu Inggit, lalu, kata, Try ia  dibawa ke kantor pengacara, dan setelah dirinya ketemu dikantor pengacara tersebut ia mengutarakan maksud dan tujuannya bahwa ia ingin mengajukan gugatan hak asuh anak atas anaknya dua orang ke Pengadilan Negeri Batam melalui jasa pengacara.

Setelah itu, kata Tri Dahyuni menanyakan berapa biayanya, saudara D menyebutkan Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu saya menawar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), saudara D menyatakan
setuju dengan harga tersebut, setelah terjadi kesepakatan, ia meminta agar pembayaran uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bertahap (cicil), tapi oleh saudara D menyampaikan tidak bisa, alasannya agar ada peluru, biar cepat dikerjakan, tak boleh cicil cicil.

“Saudara D berjanji dua minggu
setelah pembayaran akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam paling cepat, paling lama satu bulan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Try sangat mengharapkan perkara ini cepat diajukan ke Pengadilan Negeri Batam, maka dia menyerahkan uang tersebut kepada D di Kantor Hukum H.A. RUSTAM RITONGA, SH, MH, & Rekan yang beralamat di
Komplek Ruko Air Mas E No. 16 Batam Kota, dengan kwitansi pembayaran (terlampir).

Beliau juga menuturkan penyerahan uang tersebut pada tanggal 28 Desember 2020 lalu, setelah uang tersebut saya serahkan, saya berharap gugatan saya cepat diajukan ke Pengadilan Negeri Batam, namun setelah satu bulan uang saya serahkan, sehingga menanyakan perkembangan gugatan saya, tetapi oleh saudara D mengatakan untuk bersabar, dua bulan kemudian juga saya tanya namun jawabannya tetap sama, tiga bulan kemudian saya tanya lagi apakah gugatan sudah didaftarkan, dia menjawab tetap belum,” jelasnya.

Baca Berita Infotoday.id   Korem 033/WP Bersama Keluarga Besar TNI Gelar Komunikasi Sosial

Setelah memasuki empat bulan, lanjut Try, dirinya pergi lagi ke kantor D untuk menanyakan perkembangan kasusnya, namun jawaban yang sama selalu disampaikan untuk bersabar, dan menyuruhnya untuk mencari bukti-bukti.

“Saya sebagai orang awam yang kurang paham hukum, bertambah bingung, padahal bukti-bukti saat itu sudah saya berikan seperti akte lahir anak dan akte surat cerai dari Pengadilan
Negeri Batam, dan setiap kali saya menanyakan perkembangan penanganan kasus saya, saudara D minta saya untuk mencari Novum (bukti baru), saya tak mengerti apa itu Novum,
sehingga membuat saya bertambah bingung, padahal saat minta uang untuk menangani kasus ini, tidak ada menjelaskan apa-apa,” ungkapnya lagi dengan rasa sedih.

Beliau (D) sebut Try, hanya menyatakan bahwa kasusnya pasti selesai dalam dua minggu ini, dan paling lambat satu bulan setelah uang di serahkan. Berarti janjinya pada saat itu bulan
Desember 2020 sudah pasti bulan Januari sudah masuk pengadilan.

Atas permasalahan ini, kata Try selalu menanyakan ke pengacara D di Kantor Hukum H.A. RUSTAM RITONGA, SH, MH, & Rekan yang beralamat di Komplek Ruko Air Mas E No. 16 Batam Kota, bagaimana perkembagan penanganan kasus hak asuh anak, tetapi jawabannya selalu tak pernah tepat, selalu di suruh untuk mencari bukti-bukti, sementara saudara D tidak ada menyebut apa itu novum.

“Hingga tujuh bulan sejak saya menyerahkan uang, namun tidak ada apapun yang dikerjakan terkait kasus saya. Kalau di telepon susah
mengangkat, kalau di WhatsApp susah membalas,” ucapnya.

Try menjelaskan sehingga oleh karena saudara D tidak mengerjakan kasusnya, akhirnya kasus itu terlantar sampai puluhan bulan, tidak ada progres apa-apa, padahal, jelas Try, uang sudah di tangan D selama ini, saat dia (pengacara D) meminta uang tidak boleh dengan mencicil, harus membayar lunas.

Baca Berita Infotoday.id   Ketua LPTQ Ingin Kembalikan Kejayaan Lingga di Level Provinsi dan Nasional

Atas perbuatan saudara D ini, saya sangat kecewa dan merasa telah ditipu oleh saudara D, atas hal ini saya bermohon juga kepada pihak kepolisian agar saudara D diproses secara hukum,” ucapnya.

Perlu saya sampaikan kepada pihak kepolisian,
bahwa saya sudah minta uang saya agar dikembalikan secara baik-baik, tapi tidak ada tanggapan dan saudara D dan tidak mau
mengembalikan, saya sudah sampaikan jika tidak mengembalikan uang saya, maka saya akan melapor ke Polisi, dan saudara D justru
menantang saya untuk melapor, serta menyelesaikanya di kantor Polisi, dan beliau juga mengancam saya akan melaporkan saya balik,” sebutnya.

Atas dasar itu Try mengadukan hal itu ke pihak kepolisian, “permasalahan yang saya alami ini, saya membuat pengaduan ke Pihak kepolisian” urainya.

Sementara, Awak media ini mencoba mengkonfirmasi Pengacara D melalui sambungan WhatsApp. Pengacara D memberikan tanggapannya, kronologi perkara seorang wanita berinisial TD yang sempat ditangani di kantor hukum. Bahwa pada pertengahan Desember 2020 lalu, TD datang ke kantor hukum didampingi oleh salah satu komisioner KPPAD Kota Batam bernama Ibu Inggit.

“Kedatangannya untuk konsultasi hukum dan minta bantuan hukum terkait hak asuh anak kandung yang di kuasai oleh mantan suami,” jelasnya.

“Di Awal Mei 2021 kembali, TD datang kembali untuk tidak mau melanjuti kasusnya dan menarik dokumen sesuai bukti tanda terima yang TD tulis dan di tandatangani sendiri dan  kantor hukum beritahukan harus ada pernyataan tertulis dari TD dan diberikan ke kantor hukum untuk pencabutan surat kuasa,” paparnya lagi.

Namun, kata (Pengacara D_Red) pada akhir bulan Mei 2021 TD menyampaikan dan mengirimkan dokumen untuk pencabutan terhadap surat kuasa tertanggal 28 Desember 2020 secara tertulis kepada kantor hukum dengan isi dalam khusus tertanggal 28 Desember 2020 dengan subtansi  melepaskan hak nya dari kantor hukum. (*/Red)

Tinggalkan Komentar