Infotoday.id – Selama lima tahun terakhir, anggaran publikasi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau disebut telah menembus ratusan miliar rupiah.
Angka fantastis ini seharusnya menjadi alasan kuat bagi instansi tersebut untuk mengelola pengadaan secara modern, transparan, dan akuntabel. Namun kenyataannya, hingga hari ini Diskominfo Kepri belum juga memanfaatkan e-Katalog untuk pengadaan jasa publikasi media.
Di tengah tuntutan era digital, langkah ini jelas kontradiktif. Pemerintah pusat berulang kali mendorong inovasi dan transformasi digital, terutama dalam pengelolaan anggaran dan proses pengadaan barang/jasa.
E-Katalog, sebagai platform resmi yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memberikan solusi konkret: efisiensi waktu, penghematan biaya, pengurangan kesalahan administratif, hingga transparansi yang dapat dipantau publik.
Fakta bahwa e-Katalog kini sudah memasuki versi 6.0 dengan integrasi lebih canggih memperkuat argumen bahwa setiap instansi, apalagi yang mengurusi informasi publik, seharusnya tidak punya alasan untuk tetap menggunakan metode lama yang rawan disalahgunakan.
Melalui e-Katalog, semua proses pengadaan tercatat rapi, terbuka, dan bisa ditelusuri jejaknya oleh publik maupun aparat pengawas.
Pertanyaannya, mengapa Diskominfo Kepri masih ogah memanfaatkan fasilitas ini? Apakah sistem manual lebih “nyaman” bagi pihak-pihak tertentu? Apakah ada kepentingan yang justru diuntungkan dengan proses pengadaan yang tidak terbuka? Pertanyaan ini wajar muncul, mengingat sistem konvensional kerap memunculkan praktik pilih kasih terhadap media tertentu, bahkan berpotensi membuka celah penyalahgunaan anggaran.
Kita bicara soal uang rakyat, bukan sekedar angka di atas kertas. Ratusan miliar rupiah selama lima tahun bukan jumlah kecil. Setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan diawasi secara transparan.
Diskominfo Kepri, sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam keterbukaan informasi, justru berpotensi kehilangan kepercayaan publik jika terus mempertahankan pola lama.
Sudah saatnya Diskominfo Kepri berhenti mencari alasan dan mulai mengikuti arah kebijakan nasional. Penggunaan e-Katalog bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud komitmen moral dalam mengelola uang rakyat secara terbuka dan profesional. Tidak ada lagi ruang untuk bermain-main dengan anggaran publikasi yang nilainya begitu besar.
Transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan. Dan jika Diskominfo Kepri tetap menutup mata, publik berhak menilai bahwa ketidakmauan itu bukan sekedar kelalaian, melainkan bentuk pembiaran yang disengaja.
Oleh: Pimpinan Redaksi Infotoday.id, Rahmat Hidayat
