Infotoday.id. Bintan– Ketua Dewan Mahasiswa Pospera Kepri, Wawandika, menanggapi pernyataan Tarmizi selaku Anggota DPRD Kabupaten Bintan pada waktu lalu yang menyerukan Wakil Bupati Kabupaten Bintan harus dari orang tempatan.
Hal tersebut dikatakan Wawandika merespon seruan Tarmizi kepada 25 Anggota DPRD Bintan untuk memilih Wakil Bupati Bintan dari orang tempatan.
Pernyataan Tarmizi yang menyebutkan anggota dewan yang memilih pemimpin di luar dari orang tempatan, telah menggadai masyarakat dan daerahnya merupakan pernyataan yang tidak mendasar.
“Ucapan Tarmizi tersebut tidak etis disampaikan di publik dikarenakan mengandung unsur SARA, apalagi ucapan itu disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Bintan. Apa yang disampaikan Tarmizi itu berbahaya seperti pemikiran penjajah, ada upaya provokasi dan pengkotak-kotakan di tengah masyarakat untuk memecah belah bangsa dengan melemparkan isu pribumi dan non pribumi, ini isu SARA yang sering dipakai kolonial Belanda untuk memecah belah anak bangsa,” pungkas Wawan.
Wawanpun menepis pernyataan Tarmizi yang menyerukan pemimpin harus dari orang tempatan, ia beranggapan siapapun anak bangsa dalam wilayah NKRI yang memenuhi ketentuan berhak memilih dan dipilih.
“Konstitusi kita sudah menjamin hak setiap warga negaranya yang memenuhi ketentuan, tidak ada batasan dan larangan, pun sejak dari rahim kita tidak pernah memilih dilahirkan dari mana, dari suku dan agama apa, belum tentu semua pemimpin dari luar itu buruk dan tidak punya niatan membangun negerinya, main Tarmizi kurang jauh,” imbuh Wawan.
Diapun menyerukan agar masyarakat tidak memilih anggota DPRD yang memiliki pemikiran radikal memecah belah bangsa.
“Masyarakat sudah cerdas, jangan mau diprovokasi hanya karena kepentingan pribadinya, jangan memilih kembali pejabat yang mempunyai pemikiran radikal dan memecah belah bangsa seperti Tarmizi,” tutupnya.
Wawandiika yang juga merupakan putra daerah Bintan ini tidak mempersoalkan siapapun yang bakal menjadi Wakil Bupati Bintan, asalkan ia mampu membawa kesejahteraan masyarakat Bintan.
“Sepanjang Konstitusi itu menjamin, maka tidak boleh ada pihak-pihak yang mencoba untuk menghalangi hak-hak politik warga negara. Yang paling penting Wakil Bupati mampu mengakomodir kepentingan masyarakat bukan kepetingan pribadi atau golongan,”tutup aktivitas pergerakan tersebut
