HeadlineMakasarTerkiniTrend

Kisruh IWO Kian Memanas, Zulkifli Tahir Tegaskan: Teuku Yudhistira Sah Secara Organisatoris

×

Kisruh IWO Kian Memanas, Zulkifli Tahir Tegaskan: Teuku Yudhistira Sah Secara Organisatoris

Sebarkan artikel ini
Foto: Ketua PW IWO Sulsel sekaligus Koordinator Steering Committee (SC) Mubes II IWO, Zulkifli Tahir (dua dari kanan), bersalaman dengan Teuku Yudhistira, M.I.Kom. (tengah) usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) periode 2023–2028 dalam Mubes Luar Biasa (Mubeslub) IWO di Jakarta, 9–10 Oktober 2023. 

Infotoday.id, Makassar – Aroma keretakan kembali menyeruak di tubuh Ikatan Wartawan Online (IWO). Menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, isu kepemimpinan kembali mencuat. Kali ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan telah menjurus pada perang legitimasi di internal organisasi wartawan tersebut.

Ketua PW IWO Sulsel, yang juga Koordinator Steering Committee (SC) Musyawarah Bersama (Mubes) II tahun 2022, Zulkifli Tahir, menanggapi kabar pemecatan Teuku Yudhistira, Ketua Umum IWO hasil Mubes II Lanjutan di Jakarta tahun 2023.

“Pemecatan Teuku Yudhistira oleh siapa? Apa dasarnya? Justru yang sah secara organisatoris itu Pak Teuku Yudhistira,”
tegas Zulkifli di Makassar, Sabtu (4/10/2025).

Nada suaranya terdengar menyindir, seolah mengingatkan bahwa organisasi wartawan seharusnya lebih memahami etika berorganisasi, bukan menciptakan drama tanpa konstitusi.

Ketika Mubes Jadi Arena Tarik-Ulur Kepentingan

Kisah ini bermula dari Mubes II IWO di Tangerang, 2–3 Desember 2022. Forum yang seharusnya menjadi puncak demokrasi organisasi justru berakhir buntu total. Dua kandidat, Aji Bahroji dan Edward P, gagal mencapai titik temu.

Akibatnya, pengurus pusat periode 2017–2022 dinyatakan demisioner, sementara kursi Ketua Umum dibiarkan kosong.

Sebagai Koordinator SC, Zulkifli Tahir dan timnya kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 009 Tahun 2022, yang menunjuk Jodhi Yudono, Ketua Umum demisioner, sebagai Presidium Sementara.

“Tugasnya satu, menyiapkan Mubes lanjutan, bukan membentuk kepengurusan baru,”
tegas Zulkifli menegaskan kembali peran presidium tersebut.

Jakarta Jadi Titik Terang — dan Awal Polemik Baru

Satu tahun kemudian, Mubes II Lanjutan digelar di Jakarta, 9–10 Oktober 2023. Dalam forum itu, Teuku Yudhistira, M.I.Kom., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum IWO periode 2023–2028.

Segala dokumen Mubes dinyatakan sah dan lengkap, mulai dari risalah, tanda tangan, hingga berita acara. Namun, setahun berselang, beredar kabar mengejutkan: ada pihak yang mengaku memecat Teuku Yudhistira, bahkan mendirikan organisasi tandingan bernama Perkumpulan Wartawan Warta Online (PWWO) dengan atribut mirip IWO.

“Kalau ada yang mengaku memecat Ketua Umum hasil Mubes, harus dijelaskan dulu dasarnya,”
kata Zulkifli.
“Mubes itu forum tertinggi organisasi. Melangkahi keputusannya berarti melangkahi konstitusi IWO itu sendiri.”

Sindiran untuk yang Lupa Cara Berorganisasi

Menurut Zulkifli, banyak anggota terseret dalam pusaran narasi tanpa memahami kronologi persoalan.

“Publik dan anggota IWO harus tahu duduk perkaranya, jangan sekadar ikut arus wacana,”
ujarnya.
“Berorganisasi itu bukan soal siapa yang paling vokal di grup WhatsApp, tapi siapa yang menghormati mekanisme.”

Dengan nada getir, ia menambahkan:

“Kalau jurnalis saja abai pada aturan main organisasi sendiri, bagaimana mau bicara tentang penegakan etika di luar sana?”

Ujian Kedewasaan Organisasi Jurnalis

Pernyataan Zulkifli Tahir menegaskan bahwa polemik di tubuh IWO bukan semata persaingan figur, melainkan ujian kedewasaan dalam berorganisasi.

Sebuah refleksi pahit, ketika organisasi yang seharusnya menjaga profesionalitas dan integritas pers, justru terjebak dalam perebutan legitimasi dan ego pribadi.

Kini, di tengah riuhnya klaim kepemimpinan dan munculnya nama baru, publik menanti jawaban:
Siapa sebenarnya yang memegang “pena sah” IWO?

Sebab pada akhirnya, organisasi wartawan bukan tempat melatih manuver politik, melainkan wadah untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik. (*)