Infotoday.id, Batam – Pengurus DPD dan DPC se Kepri Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2026 – 2031 resmi dilantik hari ini di Ballroom Harmoni One Hotel, Senin, (29/06/2026).
Pelantikan yang dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta tamu undangan dari penjabat daerah di Kepri, termasuk Wakil Walikota Batam, Li Claudia Candra.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono menegaskan, bahwa Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.
Menurut Sudaryono, kepengurusan HKTI yang baru diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para petani dalam mengawal berbagai program pembangunan di sektor pertanian.
“HKTI merupakan mitra pemerintah. Tugas kita bersama adalah meningkatkan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Khusus di Kepulauan Riau, organisasi ini harus mampu mengawal berbagai program pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini terus mengarahkan anggaran negara agar lebih efektif dan tepat sasaran untuk mendukung program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan sektor pertanian.
Menurutnya, berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari kebutuhan alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, hingga peningkatan produktivitas pertanian, akan menjadi perhatian pemerintah.
Sudaryono bahkan membuka ruang komunikasi secara langsung kepada pengurus HKTI dan masyarakat agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera disampaikan kepada Kementerian Pertanian.
“Kami ingin persoalan-persoalan yang dihadapi petani bisa cepat diketahui dan dicarikan solusinya. HKTI harus menjadi organisasi yang aktif mengadvokasi kepentingan petani,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan nasional, termasuk melalui pembukaan lahan pertanian baru di sejumlah daerah yang memiliki potensi untuk mendukung swasembada pangan.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Kepulauan Riau yang juga Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan bahwa kepengurusan HKTI yang baru akan fokus mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, meskipun Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan, daerah ini tetap memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pertanian, terutama komoditas yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami akan fokus mengembangkan komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti sayur-mayur, telur, ayam, serta berbagai hasil hortikultura. Semua program tersebut akan disinergikan dengan program pemerintah seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan program ketahanan pangan lainnya,” kata Nyanyang.
Ia menambahkan, HKTI akan menjalankan fungsi sebagai organisasi masyarakat yang menjembatani aspirasi petani kepada pemerintah sekaligus menyosialisasikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat.
“HKTI berperan sebagai penghubung. Kami menyerap aspirasi dari bawah untuk disampaikan ke pemerintah pusat, sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar dapat diterapkan dengan baik di daerah,” ujarnya.
Nyanyang juga menjelaskan bahwa tantangan utama sektor pertanian di Kepulauan Riau bukan hanya pada produksi, tetapi juga persoalan pupuk, akses pasar, serta penguatan kelembagaan petani. Karena itu, HKTI akan terus hadir mendampingi petani agar berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Melalui kepengurusan baru periode 2026–2031, HKTI Kepulauan Riau diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. (Rls).
